0 Membangun Sistem Sosial Struktural; Upaya Mewujudkan Clean and Good Government

Hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih adalah merupakan aspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis dan memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (checks and balances) secara  sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah, implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tadi tidak dinodai oleh tangan-tangan “kotor”, terjaga dari segala bentuk penyelewengan baik yang terstruktur ataupun  tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Disisi lain,Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.” (World Bank).

Mengingat konteknya adalah sistem sosial struktural, maka hakekatnya tidak selalu identik dengan sebuah lingkaran kekuasan an sich (authority power minded), atau dalam penafsiran yang lebih bebas; bahwa tidak semestinya obyek ini hanya kita pokuskan pada satu pilar dari sekian banyaknya segmen sosial yang ada, dan apalagi jika pilar itu kita patok hanya pada pemerintah saja. Akan tetapi obyek ini seharusnya juga terkait dengan pilar yang “diperintah” (baca; rakyat), sehingga kemudian dalam mengemban tugas penciptaan sistem yang baik dan bersih tidak saja menjadi tanggung jawab salah satu segmen secara dikotomis, tapi juga bagi semua pilar tersebut. Namun memang akhirnya secara efesien harus muncul political will dari pemerintah untuk secara sungguh-sungguh dan tidak setengah hati merealisasikan misi ini. Oleh karenanya, aspek pemerintah sebagai objek menjadi sangat kental dalam topik bahasan ini.

Paparan singkat ini akan  mencoba memberikan sebuah analisa kritis secara epistemologis  bagaimanakah sebuah pemerintahan (government) dapat dikatakan baik dan bersih, mungkinkah hal tersebut diwujudkan, sementara stigma kekuasaan yang telah begitu identik dengan budaya “penghalalan segala cara” dapatkah kita tepis,?

Lalu akhirnya secara “percaya diri” kita katakan, bahwa kemungkinan terciptanya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah sebuah utopia. Maka dari itu, untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government), hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:Pertama Negara Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil., Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, Menyediakan public service yang efektif dan accountable, Menegakkan HAM. Kedua Sektor Swasta Menjalankan industry, Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan standar hidup masyarakat., Mentaati peraturan dll. Ketiga Masyarakat Madani Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, Mempengaruhi kebijakan public, Sebagai sarana checks and balances pemerintah, Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah.

 Dari berbagai macam lembaga tersebut, Jika kita sadari bersama tugasnya, maka pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud.  Manakala disertakan dengan prinsip-prinsip seperti Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi. Akuntabilitas, dan  Visi Strategis.

Dari prinsip-prinsip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud daripada Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara/pemerintah (state), sektor swasta (private sector) dan masyarakat (society). Sektor negara/pemerintah lebih banyak memainkan peran sebagai pembuat kebijakan, pengendali dan pengawasan. Sektor swasta lebih benyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pemerintah maupun swasta.

Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001).(

Dari kondisi tersebut, bahwa perlunya kita menyadari secara bersama untuk mengontrol semua elemen yang ada dalam negeri ini. Proses pengontrolan secara bersama pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud.

Penulis : Kord. Grilya

0 KORUPSI PADA PRAKTIK DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Provinsi dan distrik), dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal yang pemerintah dan masyarakat). Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak.

Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajarmengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Sistem pendidikan yang berlaku sampai saat ini bersifat sangat sentralistis, yang dimulai dari pemberlakuan satu kurikulum secara nasional, sampai dengan peranan pusat yang sangat dominan dalam pengelolaan guru (sekolah negeri). Misalnya, Pusat sangat dominan dan menentukan dalam setiap keputusan tentang proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembinaan dan mutasi guru. Demikian pula dari aspek keuangan. Gaji guru sekolah negeri ditetapkan dan dibayarkan pemerintah, meskipun gaji guru SD pengelolaannya dilaksanakan oleh Provinsi, sedangkan gaji guru SLTP dan SLTA langsung oleh Pusat melalui KPKN.

                Dari segi dana di luar gaji yang dialokasikan pemerintah ke masing-masing sekolah, diberikan dengan cara alokasi dana dari pusat ke daerah (kabupaten/kota) berdasarkan jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut. Mekanisme alokasi dana dilakukan dengan Masih belum jelas benar interpretasi pelaksanaan desentralisasi di bidang pendidikan dengan mengacu UU nomor 22 tahun 1999. Bagaimana dengan status kepegawaian guru, apakah tetap sebagai PNS nasional atau menjadi PNS daerah? Status guru sebagai PNS pusat atau daerah akan sangat berpengaruh pada alokasi anggaran, pembiayaan melalui APBN atau APBD. Implikasi lain dari status guru adalah fleksibilitas daerah dan sekolah dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mutasi, pemberhentian guru, serta evaluasi atas kinerja guru. Dari aspek kurikulum, perlu kejelasan tentang kebijakan perumusan kurikulum, apakah hanya kurikulum inti yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan muatan lokal dalam persentase yang cukup signifikan diserahkan pada masing-masing daerah atau bahkan langsung pada masing-masing sekolah. Saat ini kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat (Kurikulum 1994), dan daerah hanya dapat mengisi bagian kurikulum yang berupa muatan lokal dalam persentase yang sangat kecil.

Mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang perumusan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah, apakah dana yang ditransfer pusat sebagai DAU sudah mencakup alokasi anggaran rutin dan pembangunan untuk sektor pendidikan? Ataukah dana yang termasuk dalam transfer DAU hanya diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran non-personnel dari sektor pendidikan, karena guru masih akan berstatus sebagai PNS pusat. Hal-hal seperti ini akan sangat tergantung pada keputusan untuk tetap mempertahankan status guru sebagai PNS Pusat atau mendesentralisasikan pengelolaan guru kepada daerah sepenuhnya.

Demikian pula dengan alokasi DAK ke daerah, sektor prioritas apa saja yang masih diberikan DAK ke daerah, kriteria pengalokasiannya dan apakah sektor pendidikan termasuk sektor yang akan diberikan DAK, misalnya untuk daerah-daerah dengan pencapaian standar tingkat pendidikan dibawah rata-rata nasional. Jika dana pendidikan untuk rutin (gaji guru) dan non-rutin ditransfer sepenuhnya ke daerah melalui mekanisme DAU, maka berapa besar yang akan dialokasikan ke sektor pendidikan akan tergantung pada prioritas masing-masing daerah. Prioritas alokasi dana daerah selanjutnya tergantung pada pemerintah daerah dan DPRD setempat. Mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu sektor pelayanan dasar, masih perlu adanya suatu ketentuan standar minimal pendidikan yang harus dicapai daerah, sehingga daerah memiliki acuan yang harus dicapai dalam perencanaan sektor pendidikan.

Pertanyaan terpenting tentang arah desentralisasi pendidikan adalah sampai seberapa jauh sekolah-sekolah akan diberi kewenangan yang lebih besar menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah,

0 JELANG KONFERCAB; SUHU POLITIK MEMANAS

                Selasa  tanggal 28/12/2010 bertepatan dengan tanggal 22 muharam 1432 H mendatang akan menjadi sejarah baru bagi HMI Cabang mataram. Pasalnya pada hari tersebut akan di gelar gawe akbar tahunan yaitu Konfercab konferensi cabang yang ke-XXXV. Acara yang di jadwalkan berlangung selama tiga hari penuh ini yaitu mulai dari tanggal 28-30 Desember 2010 atau 22-24 muharam 1432 H. bertempat di BADIKLATKOP UKM dinas koperasi dan UKM  ini selain di hajatkan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja kepengurusan HMI Cabanng mataram periode 2009/2010 juga sebagai ajang untuk  memilih ketua umum baru sebagai pelanjut estafeta kepemimpinan HMI Cabang mataram satu tahun mendatang, selain itu, sebagai acara tahunan yang rutin di laksanakan sebagai amanah dari kontitusi, maka setiap pengurus pada periode sebelumnya secara wajib  akan melangsungkan konfercab ini..

                 Ketika di wawancarai TIM GRILYA Khairunnisa selaku ketua panitia mengaatakan “Insyaallah Acara akan berjalan selama tiga hari dan di jadwalkan akan di buka oleh walikota Mataram kanda M.ahyar abduh. di singgung mengenai para peserta konfercab Khairunnisa mengatakan peserta terdiri dari 9 komisariat, yang memiliki hak suara  yaitu Kom. TARBIYAH dengan peerta utusan penuh sebanyak 3 orang dan 1 peninjau, Kom. Fakultas HUKUM UNRAM dengan 2 utusan penuh 1 peninjau, Kom. Persiapan EKONOMI UNRAM dengan 1 utusan penuh dan 1 peninjau, Kom. PERTANIAN UNRAM  ,dengan 2 utusan penuh 1 peninjau, FKIP UNRAM dengan 1 utusan penuh dan 1 peninjau, FPMIPA IKIP MATARAM dengan 3 utusan penuh dan 1 peninjau, FISS IKIP MATARAM dengan 3 utusan penuh dan 1 peninjau, UMM dengan 3 utusan penuh dan 1 peninjau, serta  Komisariat persiapan SYARIAH dengan 1 orang sebagai  peninjau. Selain  itu peserta juga terdiri dari lembaga-lembaga khusus yang berada di bawah naungan HMI Cabang Mataram di antaranya  BPL, LAPMI, LKBHMI, dan  KOHATI yang masing-masing memilki 1 orang utusan sebagai peninjau. Sehingga total keseluruhan peserta yang berhak mengikuti konfercab ini sebanyak 31 orang dengan rasionalisasi 18 orang peserta memiliki hak pilih dan 13 orang peserta sebagai peninjau.

Selain untuk memilih ketua umum cabang, juga akan di gelar agenda yang juga sangat penting yaitu MUSKOH Musayawarah Kohati untuk memilih Ketua Umum Kohati yang baru. Pada pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya  di adakan setelah pemilihan ketua umum cabang, namun pada pelaksanaan kali ini akan di gelar secara bersamaan.Di singgung mengenai kandidat ketua umum yang akan maju Benrtarung di arena Konfercab,  sambil tersenyum ketupat Icha’ panggilan akrab Khairunnisa’ mengaku terlalu sesumbar saya mengatakan siapa yang akan maju, kita tunggu saja proses-proses yang ada dan waktu yang akan berbicara nanti. Namun dari sejumlah informasi yang di dapat TIM GRILYA ada sejumlah nama yang akan maju sebagai kandidat Ketua Umum HMI Cabang Mataram periode 2010/2011 di antarnya adalah Abdul Muiz yang saat ini menjadi SEKUM, L. Anggar Apridika  Kabid. MEDKOMINFO, Adisan kabid PU, Agi Abdul Aziz kabid PAO, selain itu dari jajaran wasekum pun muncul sejumlah nama seperti  Kamayadi wasekum PAO, Suparmanto Wasekum PU. Selain itu hal mengejutkan juga datang dari Direktur LKBHMI Muhammad Alwan yang secara mengejutkan menyatakan kesiapannya untuk maju bertarung di arena Konfercab nanti. Semoga konfercab ke- XXXV kali ini tidak hanya sekedar ceremonial belaka, namun lebih dari itu untuk memilih calon pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas untuk meneruskan pelayaran menuju kabaikan ummat dan bangsa.  YS

0 HMI CABANG MATARAM GELAR LK II

Setelah beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya Latihan Kader  LK II intermediate training HMI Cabang mataram tingkat Indonesia timur dan jawa berlangung sukses. Acara yang di pusatkan di SKB Sanggar Kegiatan Belajar Gunung Sari tersebut mengangkat tema ‘rekonstruki spirit ber-HMI upaya mewujudkan sustainibilitas aktivitas kader’ di ikuti oleh 24 peserta dari berbagai cabang yang berhasil lulus dalam screening yang di lakukan oleh tim master. di antaranya cabang Bima, KSB, Denpasar dan dan Mataram selaku tuan rumah. LKII kali ini di buka oleh kandaL.Arifin Arya Bhakti Ketua Presidium KAHMI Wilayah NTB. Dalam sambutannya,terjadinya tarik ulur pelaksanaan LKII ini merupakan  bentuk dari perjuangan. Ke depan semua kader harus mampu berjuang lebih keras demi kemajuan HMI. Selain itu ketua panitia Kasmayadi mengatakan setelah mengalami tarik ulur yang panjang, dan pergantian kepanitian sempat terjadi beberapa kali akhirnya LK II ini bisa sama-sama kita laksanakan. LK II kali ini . LK II kali ini berlangsung mulai dari tanggal 06-12 Desember 2010. Kanda L. Fauzan Hadi selaku Koordinator Master of Training berharap pelaksanaan LKII  ini mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang mampu berbuat untuk orang lain. Selain itu peserta LKII di harapkan mampu membawa cara pandang baru setelah mengikuti proses LKII ini, sehingga sepulangnya nanti ada perubahan yang di bawa ke masing-maing cabang.

0 ISLAMIC CENTER (IC) PROGRAM KONKRET

Pembangunan IC bila dilihat dari standar penilaian masyarakat sudah sesuai dengan karakter masyarakat NTB.
NTB Bersaing; Beriman dan Berdaya Saing

Inilah visi besar pasangan gubernur wakil gubernur NTB; TGH. M. Zainul Majdi M.A. dan Ir. H. Badrul Munir M.M. yang telah menggoncangkan dunia perpolitikan sampai mengalahkan lawan-lawannya dalam pemilihan bursa gubernur pada tahun 2008-2013. Proses menjadi orang nomor satu di NTB merupakan langkah yang tidak mudah dicapai, apalagi bila melihat ketika pemilihan bursa gubernur tersebut rata-rata para kandidat semua tergolong politisi senior yang telah lama berkecimpung makan asam garam di dunia perpolitikan, ikutnya pasangan BARU dari kalangan  kaum muda di antara mereka merupakan suasana baru pula yang terjadi saat itu. Kemenangan yang diraih satu langkah proses membuktikan bahwa kemampuan kaum muda tidak boleh dinafikan. Sekali mancing langsung dapat, sekali terjun di dunia perpolitikan langsung jadi. Walaupun pra kondisi dimulai lewat legislatif tetap saja baru muncul di permukaan.

Untuk meyakinkan masyarakat sudah menjadi keharusan bagi semua calon untuk mengangkat sebuah visi yang bisa dijadikan gambaran tujuan. Jargon visi beriman dan berdaya saing tentunya bila mengambil makna kata yang terdapat di dalamnya mempunyai dua makna, dua orientasi yaitu beriman dan daya saing. Kata beriman merupakan kata yang tergolong kata umum yang memerlukan kata lain guna menambahkan redaksi untuk bisa memberikan pengertian khusus kepada pendengar atau pembaca. Hemat penulis menggunakan istilah beriman menjadi visi sudah tergolong bagus karena semua agama yang ada menggunakan istilah tersebut. Sedangkan kata berdaya saing juga kata yang masih memerlukan penjelasan panjang lebar untuk mengetahui daya saing mana yang dimaksud. Dengan belum jelasnya maksud dari visi tersebut, maka ada nama misi untuk melengkapi penjelasan lebih mendetailnya. Pilihan kata istilah untuk visi dan penggunaan kata yang terukur untuk misi juga salah satu factor kemengan saat itu.

Misi NTB bersaing sebagaimana yang telah ada; 1). Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlakul mulia, berbudaya, menghormati pluralitas, dan kesetaraan gender; 2). Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau, dan berkualitas; 3). Menumbuhkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan; 4). Melakukan percepatan pembangunan infra struktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5). Menegakkan supremasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN, dan memantapkan otonomi daerah.

Untuk menjawab pertanyaan dua makna kata visi di atas bisa dengan melihat misi, kalau kita pilah mana misi yang mengarah kepada beriman yaitu misi pertama dan kedua sedangkan ketiga sampai kelima mengarah kepada berdaya saing. misi kedua bisa masuk ke dua-dua visi namun penulis menilai lebih mengarah ke visi pertama walaupun juga bisa mengarah kepada bersaing dikarenakan lebih berorientasikan kepada pelayanan langsung tehnis yang bersifat praktis.

Melihat pandanan kata yang terdapat pada misi pertama bahwa beriman merupakan wilayah jiwa atau metafisik bukan wilayah fisik yang dapat terlihat langsung dengan mata kepala. Jadi, untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja pencapaian misi gubernur untuk keberimanan rakyatnya bukan dengan melihat apa yang bisa dipantau indra tetapi suasana kedamaian kehidupan yang tergambar dari tingkat keimanan seseorang yang terdapat pada spritualitas masing-masing individu masyarakat. Bila pemerintah membidik keimanan seperti tolak ukur keimanan di atas maka pemerintah seharusnya lebih memperbanyak program-program yang mengarah pada pendidikan karakter masyarakat, pembinaan moralitas, serta memediasi terjalinnya silaturrahim yang mengarah kepada kecintaan. Tentu sesuai visi, program yang dibuat bisa menjawab pertanyaan, sudah berimankah rakyat NTB? Sejauh mana keberimanan rakyat NTB.

Sudah memasuki tahun kedua yang mana isu beredar bahwa realisasi program akan dimulai tahun ini, nyatanya program unggulan sebagai icon NTB bersaing yaitu pembangunan Islamic Center. Penulis menilai bahwa program membangun bangunan termasuk dalam kategori kongkret, ukurannya jelas terlihat di depan mata. Kalau menggunakan tolak ukur beriman di atas maka program pembangunan IC tidak termasuk program yang bisa membangun karakter keberimanan masyarakat karena bangunan hanyalah sarana yang bersifat dipakai. Artinya harus ada yang beriman terlebih dulu sebagai pemakainya.

Berbicara pemakai atau pengguna masjid mungkin perlu kita lihat dulu berapa jumlah masjid yang ada di NTB ini dan apakah penggunanya sudah maksimal atau tidak? Juga pertanyaan yang jawabannya positif masih menjadi tugas para tabligh dan umat Islam. Pulau yang terkenal dengan pulau seribu masjid ini mempunyai  sekitar 5000 masjid yang tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa. Jumlah masjid di masing-masing desa terkadang sejumlah dusunnya sehingga mencapai angka 5000, namun kuantitas itu belakangan ini terdapat kontradiksi dengan kuantitas pengguna aktif sehingga banyak terdapat kata-kata nyeleneh seperti lebih banyak tiang daripada shap. Nyatanya kata nyeleneh itu bukan kata tidak berdasar yang bersifat isu belaka tiada guna tapi fakta di setiap masjid sudah membuktikannya. Oleh karena itu, keberimanan masih perlu untuk terus ditingkatkan yang merupakan tugas masing-masing individu dan tanggung jawab social bagi ulama’ dan umara’.

Jika IC dijadikan icon keberiman masyarakat NTB hemat penulis harus ada prime lain yang dipakai untuk melihat pembangunan IC sebagai pengarahan kepada beriman.

Perbandingan Karakter

Menurut penulis karakter bisa dilihat dari dua sudut pandang, pertama jejang pendidikan dan kedua pengalaman hidup seseorang. pendidikan sudah lumrah kita dapati seperti yang ada sekarang yaitu SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi.  Sudut pandang jenjang pendidikan ini yang lebih mudah dinilai perkembangannya sesuai tahapan jenjang pendidikan seperti karakter   siswa SD yang berkarakter menerima, siswa SLTP masih berada pada karakter penilaian konkret, siswa SLTA sudah mulai meninggalkan penilaian konkret menuju pada abstrak dan setelah menjadi mahasiswa penilaiannya sudah menggunakan ukuran abstrak dan akan berkembang susuai pengalaman dan umur. Hal serupa pula terjadi pada masyarakat secara umum, bila ditelisik  secara mendalam karkater masyarakat kaitannya dengan program pembangunan IC, maka dengan realita kekinian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa klaster masyarakat kita masih berada pada posisi pemula. Sebagai contoh, perhatikan saja momentum pemilukada di setiap kota kabupaten di NTB, secara umum kebanyakan masyarakat memilih calon yang memberikan imbalan nyata berupa barang dengan tidak disertai kepekaan memperhatikan visi misi calon.

Bila dilihat perbandingan karakter dari sudut pandang jenjang pendidikan dengan sudut pandang pengalaman hidup, maka masyarakat NTB masih berada pada karakter pemula yang bersifat penerima. Tolak ukur yang pertama kali digunakan oleh karakter penerima ini langsung pada sesuatu yang kongkret, sulit dan bahkan tidak bisa menerima sesuatu yang abstrak.

Dalam konteks pembangunan IC yang dibahasakan sebagai icon NTB bersaing tersebut penulis memandang sudah selevel dengan karakter masyarakat NTB yang masih terpola pada penilaian konkret. Karena masyarakat masih pada kelas konkret maka kebijakan yang diambil pun haruslah konkret. IC kalau sudah berdiri dan bisa dipergunakan dan terdapat pengguna aktif maka boleh lah pemerintah mempunyai klim NTB beriman. Jika kita menggunakan cara pandang ini pemerintah sudah berhasil mencapai visi pertama yaitu beriman.

Namun tidak lengkap kalau sekiranya hanya menggunakan satu cara pandang seperti di atas karena itu akan membuat kita termasuk dalam kategori masih melihat yang kongkret-kongkret saja. Walaupun pada implementatifnya program kongret dominan berlaku, program abstrak pun tidak boleh dinapikan. Bayang-bayang abstrak sedikit demi sedikit harus ada menghiasi sebagai variasi agar kelihatan cantik di mata semua orang, mengingat masyarakat yang heterogen, biasa kita sebut kelas atas, menengah, dan bawah baik pada tataran keberimanan dan ekonomi.

0 MANUSIA DAN PETUNJUK

Oleh; Abdullah Zulfa

Manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan. Tujuan itu mulai tergambar pada benak manusia ketika manusia sudah mulai memasuki umur keremajaannya. Dalam umur remaja ini manusia memiliki macam-macam tujuan hidup tergantung pada fase sebelum remaja yaitu fase anak-anak, karena pada fase anak-anak ini manusia mendapat stimulant dari luar seperti lingkungan mereka dan yang paling mendominasi stimulannya ialah orang tua. Walaupun bermacam-macam stimulant yang dimilki pada fase remaja sampai dewasa tetap berkutat pada dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi dunia akhirat. Untuk membuktikan tujuan-tujuan tersebut dapat kita perhatikan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Ada yang mempunyai aktivitas hanya untuk mengejar materi dan ada yang mempunyai aktivitas untuk mengejar nilai-nilai dan materi.

Dengan terbaginya tujuan hidup menjadi dua sudah dapat pula dibagi bahwa manusia akan mendapat balasan dua bentuk pula, balasan buruk dan balasan baik. Balasan buruk kita sebut dengan azab neraka dan balasan baik disebut nikmat surga. Untuk mengetahui bagimana perjalanan panjang manusia dalam menggapai tujuan yang akan mempunyai konsekwensi itu dengan melihat apakah manusia mempunyai petunjuk yang benar-benar mereka jalani dan taati atau tidak.

Marilah kita cermati fenomena kehidupan social saat ini, dimana media massa baik elektronik maupun cetak berperan banyak sekali pada semua aspek kehidupan manusia. Apalagi di kehidupan lingkungan perkotaan akses informasi yang tidak dapat diketahui kecepatannya, dengan adanya internet semua informasi dapat diakses dengan begitu cepatnya tidak kenal ruang yang jauh. Walaupun ruang itu tidak pernah dilihat apalagi pernah datang ketempat tersebut, namun akan dapat diketahui keadaan ruang itu dengan mengotak atik internet, maka tampilan demi tampilan yang diperlihatkan begitu saja bisa mengantarkan pengakses pada informasi apa saja yang ia iangin dapatkan.

Kalau di pedasaan rata-rata pada setiap rumah memiliki televise yang siap ditonton kapan saja, sedangkan di kota sudah banyak terdapat warnet atau area hot spot yang bisa diakses kapan saja sesuai keinginan orang. Dengan demikian, cultur daerah setempat bisa salaing mengetahui, oleh masing-masing manusia yang menempati salah satu daerah atau kota bahkan Negara dapat mengetahui keadaan daerah lainnya atau Negara lainnya pula. Dengan informasi yang begitu luas yang tersebar ke masyarakat tanpa ada penyaringan akan dapat membuat kerancuan cultur. Kita bisa melihat cara berpakaian anak muda zaman sekarang ini, hampir semuanya sama rata tidak kenal ruang, baik yang ada di Jakarta, Medan, Sumatra, Denpasar, Mataram dan lainnya. Yang lebih ekstrimnya lagi tidak kenal agama, semua cara berpakaiannya sama.

Fenomena seperti itu sudah menandakan persaingan antar agama atau  antar pemikiran manusia. Artinya siapa yang menguasai media, maka tampilan pemikirannyalah yang akan mewarnai dan diikuti banyak orang. Karena media selain perannya sebagai pemberi informasi juga di sisi yang lebih dalam dapat mengubah manusia dengan informasi yang disampaikannya. Telah terbukti bahwa manusia zaman sekarang ini dalam kehidupannya lebih banyak yang terfragmentasi oleh trend yang sedang berlaku atau terpampang di sudut-sudut kolom media. Trend itu tidak melihat budaya, adat, bahkan agama sekalipun. Maka boleh dibilang sekularisasi kehidupan sedang berjalan di muka bumi.

Sekarang kita coba cermati manusia yang memeluk agama, karena kita berada di Indonesia yang mayoritas agama Islam maka mari kita lihat manusia yang beragama Islam dengan membadingkan kehidupannya dengan yang beragama lain. Banyak manusia yang mengaku Islam namun kelakuannya sama saja dengan mereka yang tidak beragama Islam. Dalam kehidupan kesehariannya tidak menunjukkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur’an dan sunnah nabi.

Bagi manusia yang memeluk agama Islam sebenarnya tidak ada pilihan lain yang harus diikuti adalah al-Qur’an dan sunnah nabi. Jika ada yang mengambil petunjuk dari yang lain maka sebenarnya secara tidak langsung sudah mengingkari kesepakatan awal bahwa ia telah memilih Islam. Mari kita perhaitkan bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai muslim. Persyaratan pertama yang harus dilakukan ialah mengikrarkan bahwa ia telah memeluk Islam dengan menyebut dua kalimah syahadah, setelah menyebut dua kalimah syahadah maka persyaratan lainnyapun menyusul ketika waktunya sudah datang seperti mendirikan salat, berpuasa pada bulan ramadhan, membayar zakat, dan menununaikan hajji jika mampu. Semua persyaratan untuk menjadi muslim tadi intinya pada persyaratan pertama, persyaratan kedua sampai keempat merupakan konsekwensi dari persyaratan pertama. Oleh karena itu, yang harus disempurnakan terlebih dulu ialah persyaratan pertama.

Kita semua mengetahui bahwa persyaratan pertama untuk menjadi muslim dengan membaca dua kalimah syahadah. Namun perlu diketahui juga bahwa bacaan dua kalimah syahadah tersebut tidak seenteng mengucapkan kalimat biasa seperti ucapan-ucapan keseharian. Pengucapan dua kalimah syahadah harus terintegrasi semua aspek yang terdapat dalam diri masnusia, yaitu aspek kesadaran kognitif. sadar dengan ucapannya yang tergambar pada pengetahuan tentang arti dari apa yang diucapkan. Kedua, aspek kesadaran hati. Tidak mempunyai pilihan lain selain meng-ia-kan perkataan yang telah diucapkannya tanpa ada rasa keragu-raguan sedikitpun, konsentrasi penuh atau mengosongkan hati untuk diisi oleh syahadah yang diucapkan. Ketiga, pembuktian. Dari kalimah yang diucapkan harus disertakan dengan pembuktian dalam bentuk tindakan. Tindakan sangat diperlukan karena sesuatu hal dapat disebut sebagai nilai apabila sesuatu itu sudah dilakukan. (bersambung)